Indonesia miskin atau kaya ?

Memanfaatkan energi alternatif seringkali mengundang diksusi, eh diskusi panjang ... (maksute alternatip itu kali non BBM kali ya). Knapa Indonesia belum beralih juga padahal sudah jelas pemerintah kedodoran mensubsidi energi yg selama ini sudah terlanjur dinikmati rakyat lewat subsidi BBM.

Diskusi menarik di IAGI bahkan Prof Koesoema menunjuk masalah sederhananya soal duik, tapi apa iya duik ini saja masalahnya ?

> -----Original Message-----
> From: R.P. Koesoemadinata [mailto:koesoema@ net.id]
>
> Masalahnya simple: tidak ada duit!

Ya ... Yg tidak ada duit ini pemerintahnya.

Pemerintah Indonesia ini miskin.
Namun duit Indonesia berada di pejabat dan rakyatnya sebagai asset pribadi.
Problem lain soal duit ini adalah masalah distribusi yg tidak merata serta "mode of distribution mechanism" yg cenderung menjadikan sebuah proses produksi memiliki efisiensi yang rendah, secara mudahnya menjadi boros energi. "Money distribution mode" di Indonesia ini sering bentuknya "palak-memalak". Masing-masing rakyat-pejabat-pemerintah ingin enaknya tanpa kerja keras, ini dimulai dari tukang parkir yg memungut bayaran seenaknya, pengemis jalanan hingga direktur perusahaan yg menghendaki proyek dengan sogokan dll, termasuk juga pemerintahan yg ingin meningkatkan pendapatan negara dengan palak ... eh pajak!. Miskinnya pemerintah Indonesia ini menjadikan kontrol jalannya pemerintahan menjadi sangat lemah.

Berbeda dengan Malaysia yg pemerintahnya kaya, sedang jumlah uang beredar di penduduknya relatif lebih sedikit dibanding Indonesia. Namun distribusinya relatif lebih merata dengan proses pemerataan pendapatan yg lebih baik.
Dengan duit yg dimiliki pemerintah sehingga pemerintah mampu memiliki kekuatan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Tapi apakah di Malesa ngga ada korupsi? upst ... tunggu dulu cara pemberantasan atau lebih tepatnya "pembatasan" korupsi di Malesa ini unik. Koruptor kelas kakap dapat lebih leha-leha dibanding di Indonesia, diem tenang2 saja tidak dikejar-kejar. Sedangkan koruptor kelas teri dikejar2 habis. Sehingga si teri-teri kecil ini ngga berkembang menjadi kakap. Pemberantasan kelas Kakap hanya melahirkan teri-teri kecil yang baru. Coba saja kalau ada koruptor 10Milyar Rupiah, maka dia akan dengan suka rela membagi 2 atau bahkan 6 milyar bagi pelindung2nya. Artinya dari satu percobaan penangkapan koruptor kelas kakap berpotensi untuk munculnya koruptor2 teri. Dan si teri ini kalau tidak dibrantas ya selalu saja ada yg lolos naik kelas kakap.

Nah kembali dengan negara kaya-miskin ...
Berbeda lagi dengan Belanda .... Belanda termasuk negara yang memiliki hutang terbesar di dunia. Namun hutang tersebut hutang terhadap rakyatnya dalam bentuk obligasi. Sehingga pemeritahannya berhati-hati dan selalu berusaha sebaik mungkin terhadap rakyatnya yg memiliki duit.

RDP
"kaya itu harus, sederhana itu wajib"